REDAKSITIMOR.COM, Dobo, Kepulauan Aru,- Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kepulauan Aru Ustadz Kabir dikabarkan mengelurkan stetmen ancaman kepada sejumlah orang tua Santri di Kabupaten Kepulauan Aru jika tidak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor Urut 02, Timotius Kaidel dan Mohamad Djumpa yang diusung Partai PKS, maka anak-anak mereka yang lagi bersekolah pada salah satu Pondok Pesantren di Jawa Barat akan dipulangkan alias diberhentikan dari sekolah tersebut.
Pernyataan berbau ancaman ini, diketahui disampaikan Ustadz Kabir saat dua kali pertemuan dengan sejumlah orang tua Santri di kediamannya di Dobo, belum lama.
Keluarga Santri di Dobo kepada awak media ini melalui sambungan tlpn, Senin (30/09/2024), membeberkan hal tersebut, mereka mengaku sudah ada fatwa dari Ketua Partai PKS Kabupaten Kepulauan Aru kepada semua orang tua Santri agar tertip mengikuti arahan Partai PKS untuk memilih Timo Kaidel dan Mohamad Djumpa pada Pilkada tanggal 27 November mendatang, jika tidak tertip maka resiko akang ditanggung sendiri.
“Jadi malam itu waktu dong rapat di Ustadz Kabir punya rumah, antua sampaikan di dong bahkan antua kasih keluar di tim bahwa itu sudah fatwa, jadi maksud fatwa itu su seng ada yang bisa lari lagi, bagi orang tua santri siapa yang lari dari 02 berarti anaknya yang Santri dipulangkan,” ujar sumber yang meminta namanya tidak dikorankan.
Selain itu, ada sejumlah KTP milik orang tua Santri yang telah di foto dan ditunjukan kepada salah satu Tim Sukses Paslon 02 yang diketahui cukup punya pengaruh dalam Tim Aru Maju, sebagai bukti bahwa mereka tidak bisa ke Pasangan Calon lain selain Paslon 02.
Sikap Anggota DPRD terpilih dari Partai PKS Kabupaten Kepulauan Aru yang siap dilantik pada Bulan Oktober itu, menuai keresahan sejumlah keluarga Santri, pasalnya sebagai wakil rakyat, yang bersangkutan tidak memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat untuk memilih berdasarkan hati nurani dengan menilai Visi Misi Pasangan Calon, malah sebaliknya terkesan memaksa hak demokrasi mereka untuk memilih Pasangan Calon tertentu.
“Tidak ada keterkaitan agama dengan urusan politik, itu salah. Seng bisa begitu, waktu anak-anak berangkat tidak ada perjanjian begitu untuk calon Bupati, kenapa sekarang baru ada perjanjian begitu,” ujar sumber lain yang mengaku telah menjelaskan hal ini kepada keluarga Santri sebagai penguatan bagi mereka agar jangan takut dengan ancaman Ketua PKS Aru.
Menurut mereka, anak-anak santri yang bersekolah di Pondok Pesantren tersebut, semua bianya ditanggung oleh orang tua Santri, baik itu uang bulanan, uang listrik, uang air, hingga uang pengiriman barang. Bahkan tiket kapal waktu keberangkatan mereka ke Pondok Pesantren juga ditanggung oleh orang tua.
“Padahal awal dong bilang masuk pesantren itu gratis semua, jadi pembicaraan awal itu rasa manis padahal diakhir itu rasa pahit semua,” kesal mereka.
Sumber juga menjelaskan bahwa orang tua Santri yang hadir dalam rapat saat itu, diarahkan untuk kembali ke Desa dan menyampaikan pesan fatwa tersebut kepada orang tua Santri yang lain untuk tetap tertib barisan, tidak boleh mengikuti arahan Partai lain selain arahan dari Partai PKS.
“Iya jadi harus merapat di 02 terus seng boleh balari, barani balari resiko ditanggung sendiri,” tambahnya.
Ketua DPC PKS Kabupaten Kepulauan Aru, Ustadz Kabir Ketika dikonfirmasi Wartawan Via WhatsApp, Senin (30/09/2024), membantah bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar.
“Info dari mana pak, siapa yang ancam pak, hoax pak ya,” ucap Kabir singkat.
Kendati demikian bantahan Ustadz Kabir, namun informasi tersebut diperoleh bukan dari satu sumber saja, tetapi disampaikan ole beberapa orang keluarga Santri.
Sangat disayangkan jika urus pendidikan apalagi agama di kait-kaitkan dengan urusan politk praktis yang diharuskan masyarakat memilih pasangan Calon Kepala Daerah tertentu, jika tidak maka konsekwensi berat akan ditanggung dikemudian hari.(Tim)
