RT.COM, Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas inflasi daerah melalui pertemuan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ambon dan tim penyusun Roadmap Pengendalian Inflasi 2025–2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Jumat (30/1/2026).
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengatakan roadmap pengendalian inflasi memiliki peran penting sebagai pedoman perencanaan sekaligus alat ukur kemampuan daerah dalam menjaga ketersediaan barang, daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, setiap daerah dituntut mampu mengidentifikasi faktor penyebab inflasi dan merumuskan langkah konkret melalui koordinasi yang berkelanjutan, termasuk rapat pengendalian inflasi terpusat yang rutin diikuti setiap pekan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, inflasi Kota Ambon pada periode sebelumnya sempat berada pada level cukup tinggi. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh kelompok harga yang diatur pemerintah pusat (administrative price), seperti tiket pesawat, bahan bakar minyak (BBM), cukai rokok, dan beras.
Saat ini, kelompok harga administrasi masih menjadi kontributor utama inflasi di Kota Ambon. Karena itu, Pemkot Ambon menilai perlu adanya koordinasi lebih intensif dengan kementerian terkait, di antaranya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Selain itu, inflasi daerah juga dipengaruhi oleh komoditas bergejolak (volatile food), seperti ikan, sayur-mayur, dan kebutuhan pokok lainnya. Pengendalian komoditas tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui kebijakan dan strategi yang terukur.
Wattimena menegaskan bahwa roadmap pengendalian inflasi harus diimplementasikan secara konsisten dan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan. Ia mencontohkan kenaikan harga ikan yang kerap terjadi setiap tahun akibat faktor musim.
Menurutnya, pengendalian inflasi harus disertai langkah nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Selain upaya internal, kerja sama antar daerah juga dinilai penting, khususnya untuk pengendalian harga komoditas cabai rawit, terutama menjelang hari besar keagamaan.
Pemkot Ambon juga mendorong pemanfaatan lahan kosong melalui gerakan urban farming sebagai upaya meningkatkan ketersediaan pangan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Melalui pengendalian inflasi berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS), penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi potensi lokal, Pemkot Ambon berharap stabilitas harga di daerah dapat terjaga dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat. **(NN)
