RT.COM, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengajak para raja dan kepala pemerintahan negeri adat memperkuat persatuan, menyelesaikan konflik adat, serta mendukung pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Besar (Mubes) IV Latupati Maluku di Baileo Oikumene, Ambon, Jumat (16/10/2026).
Lewerissa menegaskan, Mubes menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kepengurusan sekaligus memperkuat tanggung jawab Latupati terhadap masyarakat dan negeri adat.
“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam musyawarah, tetapi jangan sampai meninggalkan perpecahan,” tegasnya.
Sebagai Upulatu Maluku, ia juga mengingatkan bahwa kehormatan seorang raja tidak hanya terletak pada gelar adat, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat. Karena itu, pemimpin adat harus dekat dengan warga, mendengarkan aspirasi, dan memberikan ruang bagi generasi muda.
Lewerissa turut meminta Latupati berperan aktif menyelesaikan persoalan batas wilayah dan petuanan antarnegeri melalui dialog, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penerapan hukum adat dan ketentuan yang berlaku.
“Jangan biarkan persoalan batas petuanan merusak hubungan antarnegeri,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong para pemimpin adat meningkatkan kesiapsiagaan bencana, menjaga lingkungan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait.
Dalam bidang pembangunan, Lewerissa mengajak Latupati mendukung perjuangan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, pengembangan Blok Masela, pembangunan Maluku Integrated Logistic Hub, serta optimalisasi Bendungan Way Apu untuk memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat.
Ia menekankan, pembangunan harus tetap menghormati hak masyarakat adat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperhatikan kepentingan negeri-negeri di Maluku.
Pembukaan Mubes IV Latupati Maluku turut dihadiri Anggota DPR RI Saadiah Uluputty, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, Bupati Maluku Tengah, pengurus Latupati, pimpinan OPD, akademisi, serta para Upulatu dan Inalatu peserta musyawarah.**(NN)
