RT.COM, Isu keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Ambon kembali menjadi perhatian serius. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) menilai bahwa ancaman terbesar tidak hanya berasal dari kontaminasi bakteri atau bahan kimia, tetapi juga dari risiko alergi makanan yang sering kali tidak terdeteksi.
Hal tersebut disampaikan oleh Johny Sumbung, SKM., MKes, yang menjabat sebagai Ketua Satuan Gugus Khusus Kebencanaan HAKLI sekaligus Ketua Bidang 1 Kolegium Kesehatan Lingkungan, setelah menutup kegiatan Pelatihan Penjamah Makanan intensif di Manise Hotel, Kamis (9/4/2026).
Pelatihan yang berlangsung selama dua hari ini merupakan hasil kerja sama antara Yayasan Kalyana Mitra Mandiri, Dinas Kesehatan Kota Ambon, dan HAKLI, dengan melibatkan total 200 relawan dari empat SPPG.
Dalam pemaparannya, Johny menegaskan bahwa pendekatan terhadap keamanan pangan harus diperluas. Ia menilai, selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada cemaran fisik, biologis, dan kimia, sementara faktor alergen justru kerap terabaikan.
Menurutnya, ketiadaan informasi mengenai kondisi kesehatan siswa, khususnya terkait alergi makanan, dapat menimbulkan risiko serius di lingkungan sekolah. Ia mengingatkan bahwa reaksi alergi tertentu bisa berkembang menjadi kondisi darurat seperti syok anafilaktik jika tidak diantisipasi sejak awal.
Sebagai langkah pencegahan, Johny mendorong pengelola SPPG untuk memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Data kesehatan siswa dinilai sangat penting sebagai dasar dalam menentukan pelayanan makanan yang aman.
Dengan dukungan data tersebut, SPPG dapat melakukan penyesuaian menu bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus, termasuk yang memiliki riwayat alergi terhadap bahan makanan tertentu.
Peserta pelatihan terdiri dari dua kelompok wilayah, yakni Ahusen pada hari pertama dan Benteng pada hari kedua, masing-masing diikuti oleh 100 relawan.
Johny menjelaskan bahwa pendekatan pelatihan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Untuk SPPG di wilayah Benteng yang belum beroperasi, materi diberikan melalui media visual seperti video dan gambar guna memberikan pemahaman awal terkait potensi risiko dan langkah pencegahan keracunan pangan.
Selain aspek pengolahan makanan, ia juga menyoroti pentingnya kelayakan fasilitas dapur. Johny mengimbau seluruh SPPG di Kota Ambon maupun daerah lain di Maluku yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) agar segera mengurusnya sebagai bentuk jaminan keamanan pelayanan.
Di akhir kegiatan, ia menekankan pentingnya kerja sama tim antara seluruh relawan dan pimpinan SPPG. Setiap permasalahan yang ditemukan, baik dalam proses pengolahan maupun distribusi makanan, harus segera ditangani untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. **(NN)
