RT.COM, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mendorong Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Maluku untuk semakin aktif mengambil bagian dalam berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Tiga agenda yang menjadi perhatian utama yakni percepatan penanganan stunting, penguatan gerakan orang tua asuh, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya yang dikelola perempuan.
Dorongan tersebut disampaikan Lewerissa saat membuka Konferensi Wilayah (Konferwil) IV Muslimat NU Provinsi Maluku yang berlangsung di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, Konferwil tidak boleh hanya dimaknai sebagai forum pergantian atau pemilihan kepengurusan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut harus menjadi ruang evaluasi, konsolidasi gagasan, sekaligus merumuskan langkah strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Konferensi Wilayah harus menjadi ruang konsolidasi gagasan, penguatan organisasi, serta perumusan langkah strategis untuk menjawab persoalan umat, bangsa dan daerah,” ujar Lewerissa.
Ia menilai Muslimat NU memiliki posisi yang sangat strategis karena jaringan organisasinya menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan keluarga, membentuk generasi berkualitas, sekaligus menggerakkan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi.
Lewerissa juga mengapresiasi upaya Muslimat NU yang mengintegrasikan agenda organisasi dengan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya terkait penanganan stunting yang menurutnya bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi menyangkut kualitas sumber daya manusia Maluku di masa mendatang.
“Stunting bukan semata persoalan kesehatan. Mengatasinya membutuhkan gotong royong: pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, tokoh agama, hingga keluarga sebagai garda terdepan,” tegasnya.
Selain penanganan stunting, Gubernur menekankan pentingnya memperkuat gerakan orang tua asuh. Pemerintah, kata dia, memiliki komitmen untuk memastikan setiap anak di Maluku dapat tumbuh sehat, memperoleh asupan gizi yang cukup, serta mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Di bidang ekonomi, Muslimat NU juga diminta mengambil peran lebih besar dalam mendorong UMKM yang dikelola perempuan agar mampu berkembang dan naik kelas.
Menurut Lewerissa, penguatan UMKM harus didukung dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, perluasan pasar, peningkatan kualitas produk, serta pemanfaatan teknologi digital.
“UMKM, khususnya yang digerakkan perempuan dan para ibu, harus kita dorong untuk naik kelas. Akses pembiayaan lebih mudah, pasar lebih luas, dan pemanfaatan teknologi digital semakin masif,” katanya.
Ia berharap Muslimat NU dapat menjadi bagian dari gerakan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, penguatan koperasi hingga perluasan jaringan pemasaran.
Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Lewerissa, terbuka untuk membangun kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan. Sinergi tersebut dinilai penting agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan dampak yang lebih luas.
“Mari kita bangun kolaborasi untuk mewujudkan keluarga Maluku yang sehat, mandiri, produktif, dan sejahtera,” ajaknya.
Konferwil IV Muslimat NU Maluku turut dihadiri Wakil Ketua PP Muslimat NU Hj. Siti Aniroh Slamet Efendy, Wakil Ketua PWNU Maluku Dr. Abu Bakar Kabakoran, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta pengurus Muslimat NU dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.**(NN)
