REDAKSITIMOR.COM, AMBON, 21 Juli 2025 — Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Alfredo Jansen Hehamahua, AP, M.Si, menyerukan perlunya langkah konkret dalam mengatasi persoalan sampah yang kian kompleks di Kota Ambon. Dalam pernyataannya usai menghadiri rapat Panitia Kerja (Panja) DPRD Kota Ambon di Ruang Paripurna, Senin (21/7), Hehamahua menekankan pentingnya kerja kolaboratif antara legislatif dan eksekutif demi melahirkan solusi strategis, bukan hanya formalitas rapat belaka.
Menurutnya, hingga kini belum ada mekanisme efektif yang mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi persampahan. Salah satu opsi yang tengah dikaji serius adalah pelimpahan kewenangan pengelolaan dan pemungutan retribusi ke pemerintah kecamatan, negeri, dan kelurahan.
Sosialisasi dan Pemahaman Warga Masih Minim
Hehamahua juga menyoroti masih minimnya pemahaman masyarakat terkait dasar pengenaan retribusi sampah. Banyak warga yang salah kaprah dengan mengira retribusi mencakup layanan dari rumah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), padahal faktanya hanya meliputi pengangkutan dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Mekanisme Pembayaran dan Keterbatasan Armada
Sejak kebijakan pusat melarang penggabungan retribusi dengan tagihan listrik PLN, DLHP menghadapi tantangan besar dalam pemungutan langsung. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana, serta prasarana menambah beban pelaksanaan kebijakan ini.
Selain itu, kondisi armada pengangkut sampah juga menjadi masalah krusial. Dari kebutuhan ideal 27 unit, Kota Ambon baru memiliki 10 unit aktif. Sejumlah wilayah seperti Leitimur Selatan hingga Soya bagian atas masih belum terlayani optimal.
Dukungan Teknologi dan Harapan Kolaborasi
DLHP kini tengah menanti penyerahan empat unit kendaraan roda tiga listrik (tosa) bantuan dari PLN. Namun, pihaknya masih mempertimbangkan daya tahan kendaraan terhadap sampah basah sebelum memaksimalkan penggunaannya di lapangan.
Menutup pernyataannya, Hehamahua berharap Panja DPRD Kota Ambon benar-benar mengambil peran aktif dalam melahirkan kebijakan strategis yang berdampak nyata. (*
